UMBULHARJO – Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta menargetkan 1.000 wifi publik terpasang di wilayah Kota Yogyakarta. Layanan wifi publik untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses internet. Termasuk untuk mengakses layanan publik Pemkot Yogyakarta berbasis digital melalui Jogja Smart Service (JSS).

Saat menerima kunjungan studi lapangan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan IX Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta, Trihastono menyebut saat ini ada sekitar 920 wifi publik yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta. Ditargetkan layanan wifi publik tersebut tersedia di semua RW di Kota Yogyakarta.

“Target kami seribu wifi publik. Targetnya di semua RW,” kata Trihastono, saat menerima kunjungan studi peserta PKA Sulawesi Tengah di Kantor Diskominfosan Yogyakarta, Senin (8/8/2022).

Menurutnya anggaran bukan halangan untuk terus meningkatkan pelayanan wifi publik di Kota Yogyakarta. Selama ini pihak swasta dilibatkan melalui program CSR untuk membantu penyediaan wifi publik di Kota Yogyakarta. Dicontohkan dari sekitar 920 wifi publik yang terpasang, yang dibiayai APBD Kota Yogyakarta hanya sebagian.

“Yang dibiayai APBD hanya 350  titik wifi publik, sisanya program CSR. Pola-pola itu yang kami gunakan,” ujarnya.

Tri menyatakan keberadaan wifi publik itu dapat diakses masyarakat secara gratis. Wifi publik layanan wifi publik disediakan di antaranya di balai RW, ruang terbuka hijau publik, pos ronda, gedung serbaguna dan rumah ibadah. Keberadaan wifi publik itu juga membantu meringankan beban biaya masyarakat saat pandemi Covid-19 dan sekolah menerapkan pembelajaran daring.

“Wifi publik untuk masyarakat. Saat awal pandemi Covid-19 sekolah online, anak-anak belajar di titik-titik wifi publik,” imbuh Tri atau yang akrab disapa Kelik itu.

Dia menjelaskan pengguna aplikasi JSS mencapai 201.982. Saat ini ada 222 menu layanan di JSS di antaranya layanan kedaruratan, laporan, perizinan, kependudukan dan program Gandeng gendong. Dalam membuat aplikas menu layanan di JSS Diskominfosan memiliki 25 programer.

Pihaknya menilai saat masyarakat memahami hak-hak publik dan menuntut pemerintah untuk melakukan peningkatan agar layanan publik lebih dekat dan efektif, maka inovasi menjadi tuntutan. Inovasi harus mendasarkan kebutuhan dan mudah diakses masyarakat.

“Hal itu yang mendasarkan kami bahwa inovasi apapun harus mudah diakses masyarakat. Tingkat kekritisan warga memacu kami untuk membuat inovasi. Semua dibuat sendiri aplikasi di JSS dengan prinsip efisiensi anggaran,” tegasnya.

Sementara itu pendamping peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah, Isnaini Widyaswara pendamping PKA Sulawesi Tenggara mengatakan kunjungan studi lapangan itu untuk menggali inovasi dan pengalaman Diskominfosan Kota Yogyakarta. Beberapa hal yang menjadi materi studi di antaranya program, inovasi pelayanan, pembangunan jejaring kerja, kolaborasi, penganggaran dan pemanfaatan teknologi.(Tri)